TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perindustrian atau Memperin Agus Gumiwang Kartasasmita melantik 41 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian yang diharapkan dapat memacu pengembangan sektor industri manufaktur dalam mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.
“Semuanya harus dapat bekerja lebih cepat dan tanggap dalam upaya mendorong pencapaian sasaran dan program-program pemerintah khususnya lingkup Kemenperin,” kata Agus lewat keterangan resmi di Jakarta, Kamis, 4 Maret 2021.
Baca Juga: Menperin: Industri Otomotif Sektor Andalan Penyumbang Perekonomian RI
Kontribusi dan kerja sama dari seluruh staf dan pejabat, juga menjadi prioritas untuk mencapai target yang ditetapkan, terutama melalui inovasi nyata dan perbaikan yang konkret.
Agus menegaskan pemerintah bertekad untuk terus menciptakan iklim usaha yang kondusif di tanah air. Langkah strategis yang telah dijalankan antara lain menerbitkan kebijakan dan stimulus yang dibutuhkan oleh pelaku industri.
“Misalnya, yang baru saja diluncurkan adalah kebijakan insentif fiskal berupa relaksasi pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM untuk kendaraan bermotor. Fasilitas ini akan menambah kepercayaan diri para pelaku industri untuk memacu produksinya sekaligus menggenjot daya beli masyarakat,” katanya.
Di samping itu, pemerintah telah menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian. “PP Perindustrian ini akan memacu pertumbuhan industri,” ujar Agus.
Adapun lingkup pengaturan PP Perindustrian, meliputi bahan baku dan/atau bahan penolong, pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian, industri strategis, peran serta masyarakat dalam pembangunan industri, serta tata cara pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha kawasan industri.
Menteri AGK optimistis, PP 28/2021 membuat daya saing industri naik di level global. Pasalnya, beleid ini akan memberikan kemudahan dan kepastian usaha bagi pelaku industri, sesuai dengan maksud dan tujuan UU Cipta Kerja.
“Diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia rebound pada 2021 sebesar 5,3 persen, sedangkan pertumbuhan industri pengolahan nonmigas ditargetkan 3,95 persen,” ungkapnya.
